Sebuah mobil bak terbuka (pikap) bernomor polisi E 8719 MB pengangkut kandang ayam ringsek setelah tertabrak kereta api Kertajaya jurusan Jakarta-Surabaya di pelintasan tanpa palang pintu di Km 162, Desa Wanasari, Brebes, Jawa Tengah, Kamis (12/12/2013) sekitar pukul 19.30 WIB.
Warga Dusun Klanceng, Desa Ajung, Kecamatan Ajung, Jember, Jawa Timur, dihebohkan dengan penemuan mayat bayi yang masih lengkap dengan tali pusarnya tengah dimakan dua ekor biawak di aliran Sungai Bedadung, Kamis (12/12/2013).
Warga Manado dan sebagian besar Sulawesi Utara mengeluhkan minimnya pasokan gas elpiji, khususnya ukuran tiga kilogram.
Enam aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banyuwangi menggelar aksi diam di depan kantor Bupati Banyuwangi, Kamis (12/12/2013).
Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Wakil Wali Kota Samarinda, Nusyirwan Ismail dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Samarinda melakukan inspeksi mendadak ke beberapa tempat perbelanjaan, baik pasar tradisional maupun pasar modern.
KEJATUHAN Soeharto pada tahun 1998 jadi tonggak awal dilakukannya upaya-upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Penyanyi Alice Suyadi merasa belum lengkap bila klip video single terbarunya, "Overprotective", yang diciptanya bersama Dian Nebula dan Labe Ascada, tak diisi dengan goyangan.
Mantan personel girlband Cherrybelle, Anisa Rahma, menjadi salah satu artis yang ikut memeriahkan puncak acara Festival Film Indonesia 2013 di Semarang, Jawa Tengah.
Masuk ke industri musik Indonesia, adik vokalis Vidi Aldiano, Vadi Akbar, berharap bisa melampaui keberhasilan sang kakak dengan mengenalkan single perdananya, "Jangan Salah". Lagu itu didaur ulang dari lagu yang pernah dipopulerkan oleh band Karimata.
KEJATUHAN Soeharto pada tahun 1998 jadi tonggak awal dilakukannya upaya-upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Penyanyi Alice Suyadi merasa belum lengkap bila klip video single terbarunya, "Overprotective", yang diciptanya bersama Dian Nebula dan Labe Ascada, tak diisi dengan goyangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya bisa memeriksa Hakim Konstitusi tanpa izin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal itu sesuai Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
